TRABASNEWS – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, kembali menyoroti usulan anggaran janggal di jajaran Pemerintah Provinsi Sumut. Kali ini, giliran Dinas Sosial yang menjadi perhatian karena mengajukan anggaran pembelian busi tipe racing.
Pernyataan itu disampaikan Bobby saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan Rapat Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di Kantor Gubernur Sumut, Senin (5/5/2025). Dalam sambutannya, Bobby menegaskan perlunya disiplin dalam perencanaan anggaran, terutama di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sudah cukup anggaran-anggaran yang aneh. Dulu ada tusuk gigi, sekarang muncul busi racing. Itu dari Dinas Sosial, ya? Ini dinas sosial, kok beli busi racing? Mau ikut balapan?” sindir Bobby disambut tawa para peserta rapat.
Ia mempertanyakan relevansi pengadaan komponen kendaraan berperforma tinggi tersebut dalam konteks tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. Menurutnya, anggaran semacam itu tidak mencerminkan penggunaan dana publik yang efektif dan efisien.
“Kalau tidak sesuai dengan arah pembangunan kita, ya langsung kita coret. Jangan sampai anggaran digunakan untuk hal yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan masyarakat,” tegas Bobby.
Sebelumnya, Bobby juga sempat mengungkap dua anggaran mencurigakan lain yang dia coret dari rencana belanja Pemprov Sumut, yakni pengadaan tusuk gigi senilai Rp100 juta dan pembelian 15 kue tar ukuran besar dengan total nilai hampir Rp49 juta oleh Badan Penghubung Pemprov Sumut.
Penertiban anggaran ini, menurut Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Porman Mahulae, merupakan langkah konsisten dari Gubernur untuk memastikan penggunaan APBD difokuskan pada hal-hal yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pak Gubernur ingin memastikan setiap belanja daerah membawa manfaat langsung. Yang tidak bermanfaat atau terkesan mengada-ada, langsung dialihkan ke pos yang lebih produktif,” jelas Porman dalam keterangan tertulis.
Langkah tegas Bobby ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di lingkungan Pemprov Sumut.
Sumber: Kompas
