TRABASNEWS – Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, resmi dibebaskan dari Lapas Sukamiskin melalui program pembebasan bersyarat. Meski keputusannya dianggap sah secara hukum, sejumlah pihak menilai pembebasan ini sebagai kemunduran dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Setya Novanto, yang dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada 2018 akibat keterlibatannya dalam skandal korupsi proyek e-KTP senilai lebih dari Rp2,3 triliun, kini dinyatakan bebas setelah menjalani dua pertiga masa hukumannya. Mahkamah Agung sebelumnya mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK), sehingga hukumannya dipangkas menjadi 12,5 tahun.
Selama masa tahanan, Setnov menerima beberapa kali remisi, termasuk saat Lebaran dan Hari Kemerdekaan, yang mempercepat waktu pembebasannya. Pemerintah menyatakan ia memenuhi semua syarat administratif, termasuk membayar denda dan uang pengganti.
Namun, para pengamat dan aktivis antikorupsi menilai kebijakan ini melemahkan efek jera bagi pelaku korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) menyatakan kekhawatiran bahwa celah hukum telah dimanfaatkan untuk meringankan hukuman koruptor kelas kakap.
Peneliti TII, Alvin Nicola, menyebut pembebasan ini menunjukkan adanya “perlakuan istimewa” terhadap elite yang seharusnya menanggung dampak sosial besar akibat tindakan korupsinya. Ia juga menyoroti dihapuskannya ketentuan soal justice collaborator dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, yang dinilai mengendurkan pengawasan terhadap remisi bagi koruptor.
Setya Novanto sendiri, meski telah bebas bersyarat, masih wajib melapor hingga April 2029 dan belum bisa kembali berpolitik aktif. Partai Golkar pun belum memastikan apakah ia akan kembali bergabung dengan struktur partai.
Fenomena pembebasan Setya bukanlah yang pertama. Sebelumnya, beberapa nama besar seperti Zumi Zola, Ratu Atut Chosiyah, dan Patrialis Akbar juga mendapat keringanan serupa. Tahun 2022 tercatat 23 koruptor besar dibebaskan, sementara pada 2024, lebih dari 2.600 narapidana kasus korupsi mendapatkan remisi.
Sumber: BBC News
