TRABASNEWS – Banjir bandang dan longsor yang menerjang kawasan Sipirok, Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatra Utara, pada Selasa, 24 November 2025, menyisakan pemandangan memilukan. Ratusan kayu gelondongan terbawa arus dan menumpuk di aliran sungai, mengindikasikan rusaknya hutan yang selama ini menjadi penyangga kawasan tersebut.
Material kayu yang berserakan itu diduga berasal dari area hutan Tapteng yang selama beberapa tahun terakhir mengalami pembukaan lahan dan aktivitas penebangan secara masif. Temuan ini kembali memvalidasi berbagai peringatan yang telah disampaikan kalangan aktivis lingkungan sejak 2024 lalu.
Aktivis: Pemerintah Lamban Bertindak
Aktivis menyebut kerusakan yang terlihat saat ini merupakan konsekuensi dari lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penebangan liar. Menurut mereka, pembiaran terhadap aktivitas ilegal tersebut membuka peluang terjadinya bencana ekologis.
Koordinator Jaringan Masyarakat Marjinal (JAMM), Hendrawan Hasibuan, sejak tahun lalu telah mendesak pemerintah pusat dan daerah—mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas LHK Sumut, BPHL, hingga BKSDA—untuk mengambil langkah nyata menyelamatkan kawasan hutan Tapteng.
Namun, seruan tersebut dinilai tidak mendapat respons yang memadai, sehingga aktivitas pembukaan hutan terus berlangsung tanpa kendali.
Habitat Orangutan Tapanuli Ikut Terancam
Sebelumnya, kawasan hutan di Desa Bulumario, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, juga menjadi sorotan karena aktivitas pembukaan lahan yang mengancam kelestarian habitat orangutan tapanuli, salah satu spesies primata paling langka di dunia.
Koridor pergerakan satwa tersebut dilaporkan mengalami kerusakan serius. Aktivis memperingatkan bahwa bila kerusakan hutan terus dibiarkan, bukan hanya satwa yang terdampak, tetapi masyarakat di sekitar kawasan juga akan menanggung risiko bencana seperti yang terjadi sekarang.
Bencana yang Sudah Diprediksi
Longsor dan banjir bandang yang menghanyutkan kayu-kayu besar itu pun dianggap sebagai akumulasi dari kerusakan yang selama ini diabaikan. Aktivis menilai saat ini merupakan momentum bagi pemerintah untuk bertindak tegas, menindak pelaku pembalakan liar, serta memulihkan kawasan hutan yang kritis.
Sumber: Editornews
