TRABASNEWS – Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia mencatat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan signifikan. Hingga awal Februari 2026, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di provinsi ini telah mencapai 1.063 unit, dengan sekitar 950 di antaranya sudah aktif beroperasi.
Wakil Kepala BGN RI, Irjen Pol. Sony Sanjay, mengatakan ratusan SPPG tersebut saat ini melayani sekitar 2,6 juta penerima manfaat yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumut.
“Per 4 Februari 2026, lebih dari 950 SPPG telah berjalan dan secara keseluruhan telah memberikan layanan kepada sekitar 2,6 juta penerima manfaat di Sumatera Utara,” ujar Sony usai menghadiri kegiatan pengarahan dan evaluasi bagi kasatpel, mitra, dan yayasan MBG di Grand Mercure Hotel, Medan, Jumat (6/2/2026).
Sony mengungkapkan, besarnya cakupan layanan tersebut berdampak langsung pada kebutuhan anggaran yang sangat besar. Saat ini, alokasi dana program MBG di Sumut hampir menyentuh Rp1 triliun setiap bulan.
“Jika dihitung per bulan, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk operasional seluruh SPPG di Sumut nilainya hampir mencapai Rp1 triliun,” jelasnya.
Selain memberikan manfaat gizi bagi masyarakat, program MBG juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Dari SPPG yang telah beroperasi, tercatat sekitar 3.000 relawan terlibat langsung dalam pelaksanaan program tersebut.
BGN menargetkan pemerataan layanan SPPG hingga ke seluruh wilayah Sumatera Utara, termasuk daerah kepulauan seperti Nias. Pada tahun 2026, fokus pengembangan tidak hanya pada penambahan jumlah SPPG, tetapi juga peningkatan kualitas layanan.
“Kita ingin seluruh wilayah di Sumut terlayani. Tahun ini bukan hanya soal pertumbuhan jumlah, tetapi juga peningkatan kualitas SPPG,” tutur Sony.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa program MBG turut mendorong perputaran ekonomi daerah melalui penyerapan hasil pertanian dan produk lokal. Bahan pangan untuk kebutuhan MBG, kata Sony, idealnya bersumber dari petani, UMKM, dan pedagang pasar setempat.
“Program ini sejatinya mengembalikan anggaran ke daerah. Pertanyaannya, apakah daerah mampu menyerap kebutuhan bahan pangan tersebut atau justru dipenuhi dari luar daerah,” ungkapnya.
Sebagai contoh, Sony menyebut kebutuhan buah dalam menu MBG yang bisa mencapai puluhan ribu unit setiap hari. Jika kebutuhan tersebut dipenuhi dari luar Sumut, maka aliran dana tidak sepenuhnya berdampak pada perekonomian lokal.
“Jika daerah mampu menyediakan, maka uangnya berputar di daerah. Namun jika tidak, dana itu akan mengalir ke wilayah lain,” pungkasnya.
Sumber: VIVA Medan
