TRABASNEWS – Survei terbaru dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memberikan penilaian buruk terhadap kinerja menteri Prabowo Subianto.
Di antara para menteri, ada sejumlah nama yang mencatatkan rapor merah, menandakan adanya sejumlah masalah dalam kinerja mereka selama 100 hari pertama pemerintahan.
Lantas, siapa saja daftar menteri Prabowo dapat rapor merah tersebut? Berikut ulasannya.
Daftar menteri Prabowo dengan kinerja buruk
Menteri HAM Natalius Pigai
Natalius Pigai mendapat nilai terburuk dengan -113 poin. Penilaian ini menggambarkan bahwa menteri yang satu ini menghadapi tantangan besar dalam menjalankan program kerjanya, terutama dalam bidang hak asasi manusia.
Menteri Koperasi Budi Arie
Budi Arie, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mendapat nilai -61 poin. Kinerja yang dinilai kurang optimal dalam mengelola sektor koperasi dan UMKM menjadi sorotan penting.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
Bahlil Lahadalia, yang menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mendapat nilai -41 poin. Ini menunjukkan adanya ketidakpuasan publik terhadap kebijakan di sektor energi dan sumber daya alam.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperoleh nilai -36 poin. Penurunan kualitas pengelolaan hutan dan kebijakan terkait menjadi sorotan utama yang mengarah pada penilaian buruk ini.
Survei CELIOS juga mencatat berbagai tantangan yang dihadapi oleh menteri Prabowo Subianto. Berikut adalah beberapa masalah utama yang dihadapi oleh para menteri:
- Kinerja menteri yang tidak memadai
Banyak menteri yang dianggap tidak efektif dalam menjalankan program kerja mereka. Banyak pihak menilai bahwa mereka hanya melontarkan ide tanpa memahami regulasi yang berlaku.
Selain itu, beberapa kementerian bahkan belum melantik pejabat eselon yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dengan baik.
- Tata kelola anggaran yang buruk
Tata kelola anggaran dalam kabinet ini juga mendapat kritik tajam, dengan 52% responden menilai hal tersebut sangat mengecewakan. Pengelolaan anggaran yang buruk menghambat efektivitas program-program yang seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik.
- Kolaborasi antar lembaga yang kurang efektif
Kurangnya kolaborasi antar lembaga pemerintahan menjadi tantangan besar bagi kabinet ini. Sebanyak 46% responden menilai kolaborasi antar lembaga sangat kurang efektif, yang berdampak pada koordinasi yang kurang baik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan nasional.
- Minimnya intervensi di sektor ekonomi
Hanya 31% responden yang menilai bahwa kabinet ini memberikan intervensi yang cukup di sektor ekonomi. Dalam situasi krisis global dan tantangan domestik, sektor ekonomi membutuhkan kebijakan yang lebih sigap dan responsif.
Berbagai sumber
