TRABASNEWS – Sebanyak 47 siswa dari SMP Negeri 1 Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (15/10). Para siswa dilaporkan mengalami mual, muntah, pusing, sesak napas, dan nyeri di bagian ulu hati, sehingga harus mendapatkan perawatan medis intensif.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba, Freddy Sibarani, para siswa awalnya dibawa ke Puskesmas Laguboti. Namun, karena kondisi beberapa siswa memburuk, 47 orang akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit HKBP dan RSUD Porsea. Penjemputan siswa yang menunjukkan gejala terus berlangsung hingga malam hari dengan bantuan enam armada ambulans.
Freddy menjelaskan bahwa makanan MBG tersebut disuplai oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pardomuan Nauli. Menu yang disajikan terdiri dari ikan mujahir asam manis, tempe, sayur pakcoi, dan buah semangka. Dugaan sementara, penyebab keracunan berasal dari buah semangka yang tampak berlendir, berdasarkan hasil pengambilan sampel oleh tenaga analis Dinas Kesehatan dan tim dari Loka POM Toba.
Menanggapi insiden ini, operasional SPPG Pardomuan Nauli dihentikan sementara untuk keperluan evaluasi menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Penanganan medis saat ini dilakukan oleh tim kesehatan gabungan yang terdiri dari lima dokter, sepuluh perawat, tiga petugas surveilans, serta tenaga kefarmasian dan analis laboratorium.
Kejadian ini terjadi hanya satu hari setelah kunjungan dari Tim Pemantauan MBG dari Kementerian Sekretariat Negara ke beberapa daerah, dalam rangka memastikan penerapan standar operasional prosedur (SOP) program MBG.
Elizabeth Simanjuntak, perwakilan tim pemantauan, menegaskan bahwa evaluasi terhadap standar kebersihan, pengolahan, distribusi, dan pengujian kualitas makanan MBG harus diperketat agar tidak terjadi insiden serupa di masa depan.
Kasus keracunan makanan MBG bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, insiden serupa juga terjadi di beberapa wilayah seperti Bandung Barat, Tulungagung, dan Lampung Timur, menandakan perlunya pembenahan serius dalam pengawasan program ini secara nasional.
