Trabasnews – Pengusaha asal Surabaya, Budi Said, dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun atas keterlibatannya dalam kasus korupsi yang melibatkan transaksi jual beli emas sebanyak 1,1 ton.
Keputusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Jumat, 27 Desember 2024.
Dalam sidang, Budi Said dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Hakim memerintahkan terdakwa untuk menjalani pidana penjara selama 15 tahun, serta membayar denda sebesar Rp 1 miliar. Jika denda tersebut tidak dibayar, Budi Said akan dijatuhi pidana kurungan selama enam bulan.
Selain hukuman penjara dan denda, hakim juga memutuskan agar Budi Said membayar uang pengganti sebesar 58,135 kilogram emas Antam, yang nilainya setara dengan Rp 35,08 miliar.
Apabila Budi Said gagal membayar uang pengganti tersebut, harta benda miliknya akan disita dan dilelang untuk menggantikan nilai tersebut. Jika nilai harta benda yang disita tidak mencukupi, Budi Said akan dikenakan tambahan hukuman penjara selama 8 tahun.
Budi Said terbukti melakukan rekayasa dalam transaksi jual beli emas yang melibatkan PT Antam, sebuah perusahaan milik negara.
Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp 1,1 triliun. Budi Said dijerat dengan sejumlah pasal, termasuk Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Sebelumnya, jaksa menuntut Budi Said dengan hukuman penjara selama 16 tahun, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti yang jumlahnya mencapai Rp 1,1 triliun.
Jumlah uang pengganti tersebut terdiri dari dua bagian, yakni emas seberat 58,135 kg (senilai Rp 35,08 miliar) dan emas sebanyak 1,1 ton yang setara dengan Rp 1,07 triliun, yang terkait dengan gugatan perdata yang diajukan oleh Budi Said terhadap PT Antam atas kekurangan emas yang diterimanya dalam transaksi tersebut.
Putusan ini mencerminkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang, serta upaya pemulihan kerugian negara yang signifikan.
Sumber : Liputan6
