TRABASNEWS — Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, kembali menyoroti tingginya angka konflik agraria di wilayahnya. Dalam pertemuan bersama Komisi II DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Sumut, Bobby mendesak agar pemerintah pusat segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini.
“Konflik agraria bukan isu baru di Sumut. Persoalan ini terus berulang tanpa ada penyelesaian menyeluruh,” ujar Bobby dalam rapat yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kamis (3/7/2025) sore.
Menurut data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, daerah ini mencatat jumlah konflik agraria tertinggi secara nasional. Terdapat 33 kasus aktif yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota, dengan total luas lahan terdampak mencapai 34.000 hektare. Sebanyak 20 kasus di antaranya melibatkan kawasan perkebunan milik PTPN.
Bobby menyebutkan, akar masalah terletak pada tumpang tindih klaim antara masyarakat, perusahaan, dan komunitas adat, yang diperparah oleh belum jelasnya status perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).
Ia berharap kunjungan kerja Komisi II DPR RI menjadi momentum strategis untuk mendorong penyelesaian konflik secara komprehensif. “Kita ingin ada langkah nyata. Jangan sampai konflik ini terus diwariskan ke generasi berikutnya,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, berkomitmen akan meneruskan aspirasi masyarakat Sumut kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.
“Kami akan bantu fasilitasi dan dorong penyelesaian melalui jalur yang sesuai. Ini bagian dari tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” ujarnya.
Sumber: Mistar.id
