TRABASNEWS – Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Driver Medan (ASDM) menggelar unjuk rasa pada Senin, 5 Mei 2025, menolak kebijakan baru dari platform transportasi daring Grab yang dinilai menyulitkan mitra pengemudi, khususnya skema GrabBike Akses Hemat.
Aksi protes yang melibatkan sekitar 150 hingga 200 driver ini dimulai sejak pukul 10.00 WIB di Lapangan Merdeka dan berlanjut dengan long march ke Kantor Grab Medan, Gedung DPRD Sumatera Utara, serta Kantor Gubernur Sumut. Para peserta aksi menyuarakan empat tuntutan utama terhadap manajemen Grab.
Salah satu tuntutan utama adalah penolakan terhadap kebijakan langganan GrabBike Akses Hemat. Menurut perwakilan ASDM, David, sistem ini memaksa driver untuk membayar sejumlah uang agar dapat mengakses orderan yang lebih banyak. Ia menyebut, pengemudi harus merogoh kocek setidaknya Rp15.000 untuk bisa menerima sembilan pesanan.
“Kalau tidak ikut langganan, order sepi. Tapi kalau ikut, pendapatan kami terpotong lagi. Ini bukan kerja sama, ini bentuk pemaksaan,” ujar David di sela aksi di depan Kantor DPRD Sumut.
Selain menyoroti GrabBike Hemat, para pengemudi juga mengkritik sistem penggabungan slot order di layanan GrabFood yang dianggap menyulitkan dan tidak efisien. Mereka juga mendesak agar tarif ojek online mengikuti regulasi dari Kementerian Perhubungan dan menuntut agar Grab membuka kantor operasional yang benar-benar dapat diakses oleh para mitranya.
David juga mengungkapkan bahwa dari setiap orderan, Grab memotong 20% sebagai biaya aplikasi. “Kalau dapat orderan Rp10.000, kami paling bawa pulang cuma Rp6.000–Rp7.000. Sekarang masih disuruh bayar lagi demi dapat order Grab Hemat, ini sangat memberatkan,” katanya.
ASDM mengaku telah melakukan komunikasi dengan Dinas Perhubungan Sumatera Utara dan anggota DPRD provinsi untuk menyampaikan aspirasi secara resmi kepada manajemen pusat Grab.
Aksi serupa sebelumnya juga telah terjadi di sejumlah kota lain seperti Cirebon, Bandung, Semarang, Malang, Makassar, Mataram, dan Kupang, menunjukkan bahwa keresahan terhadap kebijakan ini bersifat nasional.
Para pengemudi menegaskan akan terus menyuarakan penolakan mereka hingga pihak Grab merespons dan mencabut kebijakan yang dinilai merugikan tersebut.
Sumber: VIVA Medan
