TRABASNEWS – Persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 7,24 persen. Angka ini berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,25 persen dan menempatkan Sumut pada posisi ke-17 terendah secara nasional.
Data tersebut dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut. Capaian ini menunjukkan kondisi kemiskinan di Sumut relatif lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi lain, meski belum masuk kategori sepuluh provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah.
Sekretaris Dinas Sosial Sumut, Fachrizal Nasution, menyebutkan bahwa posisi tersebut menandakan Sumut tidak termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
“Persentase kemiskinan kita 7,24 persen, lebih rendah dari angka nasional. Ini menunjukkan Sumut tidak masuk 10 besar tertinggi, bahkan berada di urutan ke-17 terendah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).
Meski demikian, kalangan akademisi menilai capaian tersebut tetap perlu disikapi secara kritis. Pengamat sosial dari Universitas Sumatera Utara, Suryadi, mengatakan bahwa posisi ke-17 bukan berarti persoalan kemiskinan telah sepenuhnya teratasi.
“Peringkat ini memang menunjukkan kondisi yang relatif baik, tetapi masih ada tantangan besar. Pemerintah daerah harus melihat faktor-faktor struktural penyebab kemiskinan dan menyiapkan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Menurutnya, tren penurunan angka kemiskinan perlu dibarengi evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program yang sudah berjalan. Jika terjadi kenaikan di periode berikutnya, hal itu bisa menjadi sinyal adanya persoalan mendasar, baik dari sisi lapangan kerja, pendidikan, maupun ketimpangan pendapatan.
Ia juga menekankan pentingnya pembenahan data penerima bantuan sosial agar tidak terjadi salah sasaran. Verifikasi dan validasi data dinilai krusial untuk memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Audit dan pembaruan data penerima bansos harus rutin dilakukan agar distribusi bantuan lebih merata dan tepat guna,” katanya.
Selain perbaikan data, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci lain dalam upaya menekan angka kemiskinan. Program pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat dinilai perlu diperluas agar warga lebih siap menghadapi persaingan di pasar kerja.
Pemerintah Provinsi Sumut sendiri disebut telah menjalankan sejumlah program penanggulangan kemiskinan, mulai dari bantuan sosial hingga pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Ke depan, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Sumber: Tribun Medan
