TRABASNEWS – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi viralnya video dugaan pungutan berlapis yang terjadi di jalur menuju objek wisata pemandian air panas Sidebuk-debuk, Kabupaten Karo. Bobby menegaskan persoalan tersebut harus segera diselesaikan agar tidak kembali merugikan wisatawan dan mencoreng citra pariwisata daerah.
Saat ditemui wartawan di Kabupaten Samosir, Sabtu (13/6/2026), Bobby memberikan ultimatum kepada Pemerintah Kabupaten Karo untuk segera menuntaskan persoalan tersebut. Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap mengambil langkah apabila pemerintah daerah tidak mampu menyelesaikannya.
“Sudah saya sampaikan sama jajaran di Pemprov, kalau Pemkab tidak bisa selesaikan, biar kami selesaikan,” kata Bobby.
Pernyataan itu muncul setelah beredarnya video seorang konten kreator asal Medan yang memperlihatkan keluhan wisatawan terkait adanya pungutan yang disebut terjadi lebih dari satu kali saat memasuki kawasan wisata air panas di Desa Semangat, Kabupaten Karo.
Dalam video yang viral di media sosial dan telah ditonton jutaan kali itu, konten kreator tersebut menyoroti praktik pungutan yang dinilai memberatkan pengunjung.
“Dua kali, bagaimana mau wisata Karo bagus, kalau banyak kali pengutipan,” ujarnya dalam video tersebut.
Menanggapi polemik yang berkembang, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo, Jhonny Tomi Kemit, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan wisatawan yang merasa dirugikan akibat kejadian tersebut.
“Kami dari Dinas Pariwisata Kabupaten Karo meminta maaf dengan adanya insiden kemarin yang menjadi viral. Dinas Pariwisata saat ini telah menutup segala bentuk retribusi yang ada di jalur wisata air panas sampai batas waktu yang belum ditentukan,” ujar Tomi.
Ia menjelaskan pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk mencari solusi terbaik mengenai sistem retribusi di kawasan wisata tersebut.
“Kami terus melakukan koordinasi untuk mendapatkan solusi terbaik dari insiden kemarin,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Karo diharapkan dapat segera menyelesaikan persoalan tersebut agar kenyamanan wisatawan tetap terjaga dan sektor pariwisata daerah tidak terdampak oleh praktik pungutan yang menuai keluhan masyarakat.
Sumber: Kompascom
