TRABASNEWS – Polemik terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, mendorong Gibran untuk mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatannya menyusul munculnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan catatan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Almuzzammil menilai pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi langkah yang bijaksana dalam merespons polemik tersebut. Namun, apabila Gibran tidak mengambil langkah tersebut, ia menyebut DPR RI dapat mempertimbangkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai bagian dari mekanisme konstitusional menuju proses pemakzulan.
“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Almuzzammil kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, sikap PKS tersebut muncul setelah partainya mencermati berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang terkait persoalan ijazah Gibran.
Meski demikian, Almuzzammil menegaskan bahwa langkah politik di DPR tidak dapat dilakukan secara sepihak. Diperlukan komunikasi dan kesepahaman antarfaksi agar setiap keputusan ditempuh melalui mekanisme kelembagaan yang sesuai aturan.
“PKS tentu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR RI. Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga-lembaga negara,” katanya.
Putusan MA Jadi Sorotan
Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR tersebut menguat setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026).
Dalam putusan itu, majelis hakim kasasi yang dipimpin Hakim Agung Yulius bersama hakim anggota Hari Sugiharto dan Maftuh Effendi membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya serta mengabulkan seluruh gugatan penggugat, Subhan Palal.
Putusan tersebut berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 mengenai penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019.
Selain putusan MA, perhatian publik juga tertuju pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum.
Dalam pertimbangannya, MK menyoroti bukti pendidikan Gibran terkait persyaratan jenjang pendidikan setara SMA untuk pencalonan wakil presiden. Dokumen Certificate of Attendance dari institusi pendidikan di Singapura juga menjadi bagian dari pembahasan dalam perkara tersebut.
Perkembangan ini membuat polemik ijazah Gibran kembali menjadi perbincangan di ruang publik dan parlemen. Meski demikian, wacana pemakzulan tetap harus melalui tahapan serta mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Sumber : Tribun
