TRABASNEWS – Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape.
Keputusan ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang menggunakan vape, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik.
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr KH Aminuddin Yaqub. Penetapan itu juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI telah menggelar Sidang Pleno Penetapan Fatwa pada Jumat (6/11/2026).
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan, terutama dampak negatif vape terhadap kesehatan, lingkungan, serta potensi penyalahgunaannya.
“Penggunaan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Dalam fatwa tersebut, MUI menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat elektronik bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan cairan tertentu hingga menghasilkan uap untuk dihirup penggunanya.
Cairan tersebut dapat mengandung nikotin, gliserin, serta berbagai bahan perasa. Kandungan nikotin menjadi salah satu perhatian karena memiliki sifat adiktif dan berpotensi memberikan dampak buruk bagi kesehatan.
Tidak hanya penggunaan secara umum, MUI juga memberikan perhatian terhadap kemungkinan vape dimanfaatkan sebagai media konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.
Dalam ketentuan hukum fatwa itu, MUI menegaskan bahwa penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi zat-zat terlarang juga berstatus haram.
Selain itu, aktivitas memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik turut masuk dalam ketentuan larangan tersebut.
“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” tegas Niam.
Melalui penerbitan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, masyarakat diharapkan semakin memahami ketentuan tersebut, terutama kalangan generasi muda dan para pelaku usaha.
MUI juga berharap keputusan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan, melindungi lingkungan, serta menghindari penyalahgunaan narkotika dan berbagai zat adiktif yang membahayakan.
Penetapan fatwa tersebut menjadi perhatian terhadap penggunaan rokok elektrik yang selama ini semakin dikenal di tengah masyarakat.
Sumber: Detikcom
