TRABASNEWS – Polemik mengenai niat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi perhatian publik. Kali ini, pihak Istana memberikan klarifikasi terkait informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan Gibran menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan persoalan ijazahnya.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom), Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa keterangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, merupakan informasi yang paling tepat mengenai pembicaraan antara Presiden Prabowo dan jajaran pemerintah.
Syahganda mengaku hadir langsung dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Yusril di Istana Negara setelah agenda pemberian gelar pahlawan.
“Pak Yusril adalah pihak paling akhir yang bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara setelah agenda pemberian gelar pahlawan. Saya hadir dalam pertemuan tersebut dan menyaksikan langsung isi pembicaraan antara Kepala Negara dan Pak Yusril,” ujar Syahganda, Selasa (10/11/2026) malam.
Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan informasi sebelumnya yang menyebut Prabowo menyarankan Gibran mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Peninjauan Kembali (PK) untuk memperjuangkan persoalan ijazah SMA miliknya.
Yusril Sebut Putusan MK dan MA Sudah Final
Dalam kesempatan berbeda, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa secara hukum, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah bersifat final dan mengikat.
Menurutnya, tidak tersedia lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengubah putusan tersebut.
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Putusan Mahkamah Agung juga sudah final,” tegas Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan.
Yusril juga menjelaskan bahwa dalam perkara di MA, Gibran bukan merupakan tergugat intervensi. Pihak yang menjadi tergugat utama adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kondisi tersebut, menurut Yusril, berkaitan dengan kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan upaya hukum lanjutan.
Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan empat mata antara keduanya yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
“Bapak Wakil Presiden menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung,” kata Prasetyo dalam konferensi pers.
Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memahami dan menghormati sikap yang disampaikan oleh Gibran.
Sementara itu, Gibran menjelaskan bahwa niat tersebut muncul sebagai bentuk penghormatan terhadap aspirasi dan kritik masyarakat sekaligus untuk mencegah polemik politik berkepanjangan.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat. Saya tidak ingin hal ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” tutur Gibran.
DPR Masih Bahas Hak Menyatakan Pendapat
Di tengah perkembangan tersebut, wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI masih menjadi pembahasan.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut sebanyak 48 anggota legislatif dari lima fraksi telah menandatangani usulan tersebut.
“HMP tetap jalan selama kepastian proses mundur belum jelas. Kalau sudah definitif (mundur), tentu berhenti,” ujar Mardani.
Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menjelaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden tidak harus mendapatkan persetujuan dari Presiden.
“Pengunduran diri itu ya disampaikan ke publik, kalau memang sebagai bentuk keputusan pengunduran diri. Tidak ada ketentuan konstitusi yang menyebut pengunduran diri wakil presiden harus diserahkan kepada presiden untuk mendapatkan persetujuan,” kata Doli.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Perkembangan persoalan ini masih menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait kepastian status jabatan Wakil Presiden Gibran serta dinamika politik dan hukum yang menyertainya.
Sumber: Tribun
