TRABASNEWS – Irjen Ahrie Sonta Nasution mengajukan banding atas keputusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap dirinya. Putusan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat lainnya.
Pengajuan banding dilakukan setelah Ahrie Sonta dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik Polri dalam sidang KKEP yang digelar pada Selasa (10/11/2026).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan adanya pengajuan banding tersebut. Menurutnya, langkah itu merupakan hak yang dimiliki setiap anggota Polri yang menjalani sidang etik.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” ujar Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, permohonan banding tersebut selanjutnya akan diproses melalui mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.
“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding,” katanya.
Sebelumnya, dalam sidang kode etik, Ahrie Sonta dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Polri juga menilai tindakan yang dilakukan Ahrie Sonta sebagai perbuatan tercela dan bertentangan dengan ketentuan kode etik profesi kepolisian.
Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto turut menyeret sejumlah nama perwira tinggi Polri.
Dalam perkembangan penyidikan, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka masing-masing adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka dikabarkan telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih dalam proses pemulihan setelah mengalami sakit.
Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung selama kurang lebih satu tahun, yakni pada periode 2025 hingga 2026.
Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan nomor telepon tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Nomor-nomor telepon yang menjadi sasaran diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa berkaitan dengan penegakan hukum.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ungkap Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Selain dugaan penyadapan, penyidik juga mengungkap adanya perintah penghapusan berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah memeriksa sejumlah saksi dan saksi ahli serta menyita barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Terancam Hukuman Penjara
Dalam perkara pidana tersebut, para tersangka disangkakan dengan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Ancaman hukuman dalam pasal-pasal tersebut bervariasi, mulai dari enam hingga maksimal 10 tahun penjara.
Meski demikian, proses penyidikan masih terus berjalan. Polri menyatakan penanganan perkara tersebut akan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, pengajuan banding Ahrie Sonta atas putusan pemecatan dari institusi kepolisian akan diproses melalui mekanisme sidang banding internal Polri.
Sumber: Tribun
