TRABASNEWS – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Penyerahan surat tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Namun, hingga berita ini ditulis, pihak Istana Kepresidenan belum memberikan keterangan resmi terkait kabar pengunduran diri orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Langkah Gibran ini menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah bergulirnya usulan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR yang mengarah pada proses pemakzulan terhadap dirinya.
Sebelumnya, sedikitnya 168 anggota DPR dari delapan fraksi disebut telah mengajukan usulan HMP untuk memproses pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menjelaskan bahwa pengunduran diri wakil presiden memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam konstitusi.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Yusril, pengunduran diri wakil presiden harus disampaikan secara tertulis kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan menggelar sidang untuk menyatakan terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden.
Berbeda dengan Proses Pemakzulan
Pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme berbeda dalam pemberhentian wakil presiden.
Pengunduran diri mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Mekanisme ini tidak melalui proses pemeriksaan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun tahapan persetujuan DPR seperti dalam pemakzulan.
Sementara itu, pemakzulan diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Prosesnya melibatkan tiga lembaga negara, yakni DPR, MK, dan MPR.
Tahapan pemakzulan dimulai dari pengajuan hak menyatakan pendapat di DPR, pembentukan panitia khusus (pansus), kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi.
Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses selanjutnya dibawa ke MPR untuk mengambil keputusan mengenai pemberhentian wakil presiden.
Dalam mekanisme tersebut terdapat persyaratan jumlah kehadiran dan persetujuan anggota DPR maupun MPR sesuai ketentuan konstitusi.
MPR Punya Waktu Maksimal 60 Hari
Apabila pengunduran diri Gibran dinyatakan sah, proses pengisian jabatan wakil presiden akan mengacu pada Pasal 46 Undang-Undang MD3.
MPR diwajibkan menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden yang baru.
Presiden Prabowo Subianto nantinya mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR. Nama-nama tersebut harus disertai dokumen persyaratan dan disampaikan paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang.
Berbeda dengan pengunduran diri, proses pemakzulan membutuhkan waktu lebih panjang. Pansus DPR memiliki waktu maksimal 60 hari, MK maksimal 90 hari untuk memutus perkara, sedangkan MPR harus bersidang paling lambat 30 hari setelah menerima usulan pemberhentian.
Jika seluruh tenggat waktu digunakan secara maksimal, rangkaian proses pemakzulan hingga pengisian jabatan wakil presiden baru dapat berlangsung sampai sekitar 240 hari.
Usulan Pemakzulan Bisa Tidak Dilanjutkan
Hal menarik lainnya terdapat dalam Pasal 40 UU MD3. Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila presiden dan/atau wakil presiden mengundurkan diri sebelum MPR mengambil keputusan, sidang paripurna MPR untuk memutus usulan pemberhentian tidak dilanjutkan.
Sementara itu, usulan HMP terhadap Gibran di DPR hingga Rabu (11/11/2026) disebut baru diterima pimpinan DPR dan belum dibacakan dalam rapat paripurna.
Berdasarkan Pasal 211 ayat (4) UU MD3, para pengusul juga masih memiliki hak untuk mengubah ataupun menarik kembali usulan selama belum mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna.
Hak Pensiun Jika Berhenti dengan Hormat
Selain mekanisme pemberhentian, hak keuangan mantan wakil presiden juga menjadi perhatian.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Dalam ketentuan tersebut, besaran pensiun yang disebutkan mencapai Rp20,16 juta per bulan. Mantan wakil presiden juga mendapatkan sejumlah fasilitas, di antaranya rumah kediaman beserta perlengkapannya, kendaraan negara dengan pengemudi, serta biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978 turut memasukkan pengunduran diri atas permintaan sendiri sebagai kategori berhenti dengan hormat.
Dengan demikian, jalur pengunduran diri memiliki konsekuensi berbeda dibandingkan pemberhentian melalui pemakzulan, terutama terkait status pemberhentian dan hak pensiun.
Apabila pengunduran diri Gibran benar-benar berlaku secara sah, MPR selanjutnya akan memilih wakil presiden pengganti dari dua nama yang diajukan Presiden Prabowo.
Wakil presiden terpilih nantinya akan mengucapkan sumpah atau janji di hadapan MPR dan melanjutkan masa jabatan hingga berakhirnya periode pemerintahan pada 2029.
Sumber: AFU.id
