TRABASNEWS – Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Eko Hadi Santoso menyampaikan permohonan maaf dan penyesalan setelah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Polri. Meski menerima putusan berat tersebut, Eko tetap mengajukan banding atas hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.
Sidang etik yang digelar di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026), berlangsung selama kurang lebih sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB.
Dalam persidangan tersebut, majelis memeriksa sembilan orang saksi, termasuk satu saksi yang dihadirkan pihak Eko untuk memberikan keterangan meringankan. Namun, keterangan saksi tersebut tidak mengubah keputusan majelis yang akhirnya menjatuhkan sanksi pemecatan.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, mengatakan Eko sempat menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf di hadapan majelis sidang.
“Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu berupa ucapan penyesalan dan meminta maaf,” ujar Choirul Anam di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).
Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa sembilan saksi telah dihadirkan dalam proses pemeriksaan tersebut. Salah satunya merupakan saksi meringankan yang diajukan atas permintaan Eko.
“Terhadap terduga pelanggar EHS dihadirkan sebanyak sembilan saksi. Salah satu saksi atas izin Ketua Komisi dan permintaan terduga pelanggar, yaitu saksi yang meringankan atas nama Saudari DR,” jelas Trunoyudo.
Majelis KKEP yang dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo menyatakan perbuatan Eko sebagai tindakan tercela dan pelanggaran kode etik berat. Putusan PTDH dijatuhkan karena Eko dinilai terlibat dalam pemufakatan akses ilegal atau illegal access dengan menyalahgunakan perangkat teknologi milik Polri di luar prosedur yang berlaku.
Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal
Kasus yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri ini berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon selama periode 2025 hingga 2026.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menjelaskan, sejumlah nomor telepon milik tokoh penting, termasuk Presiden Prabowo Subianto, tokoh politik, jurnalis, aktivis organisasi masyarakat, LSM hingga pengusaha, diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa kepentingan penegakan hukum yang sah.
Penyidik juga mengungkap adanya dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.
Kasus tersebut kemudian dilaporkan oleh petugas internal kepolisian pada 30 Oktober 2026 dan ditindaklanjuti melalui proses penyidikan.
Dalam perkembangan perkara, empat perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Keempatnya dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Nasib Tersangka Lainnya
Sebelum Eko Hadi, Irjen Pol Ahrie Sonta telah lebih dahulu dijatuhi sanksi PTDH dalam sidang etik pada 10 November 2026.
Sementara itu, sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membenarkan agenda tersebut, meski tanggal pelaksanaan secara pasti masih akan disampaikan kemudian.
“Itu dijadwalkan minggu depan. Nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media,” kata Johnny.
Adapun sidang etik terhadap Irjen Pol Slamet Uliandi masih ditunda karena yang bersangkutan sedang menjalani perawatan medis.
Johnny mengatakan Polri tetap mempertimbangkan kondisi kesehatan dan hak-hak yang bersangkutan sebelum melanjutkan proses persidangan.
Dengan pengajuan banding oleh Eko Hadi, proses penanganan etik terhadap dirinya masih berlanjut sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.

















