TRABASNEWS – Kerusakan jalur pendakian Gunung Sibayak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menjadi sorotan publik setelah kawasan tersebut diduga digunakan sebagai lintasan ajang balap motor trail. Kondisi jalur yang rusak parah, berlumpur hingga setinggi lutut, serta sejumlah pohon yang tumbang akibat pembukaan jalan memicu kecaman dari berbagai pihak.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara mendesak Kementerian Kehutanan turun tangan menyelidiki dugaan kerusakan kawasan hutan tersebut. WALHI juga meminta agar pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk pejabat terkait, diperiksa secara menyeluruh.
Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba, menegaskan bahwa penyelidikan tidak boleh hanya menyasar para peserta balap motor trail, tetapi juga pihak yang memiliki kewenangan dalam pembukaan jalur menggunakan alat berat.
“Jangan hanya pengendara motor trail yang diperiksa, tetapi juga pejabat yang membuat program pembukaan jalan dengan ekskavator ke puncak Sibayak,” tegas Rianda, Rabu (18/11/2026).
Menurut Rianda, aparat penegak hukum perlu mendalami tujuan sebenarnya dari pembukaan kawasan hutan tersebut. Hal itu penting untuk memastikan apakah pembangunan jalan benar-benar diperuntukkan sebagai jalur evakuasi pendaki atau justru berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan balap motor trail.
Ia juga mempertanyakan penutupan jalur pendakian yang waktunya berdekatan dengan pelaksanaan ajang tersebut. WALHI menilai perlu ada pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pengelola kawasan.
Sementara itu, Ketua Mahasiswa Pencinta Alam Genetika Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara, Dandi Harapah, menilai keselamatan pendaki seharusnya menjadi prioritas dalam pengelolaan kawasan gunung.
Menurutnya, upaya meningkatkan keselamatan pendaki semestinya dilakukan melalui kesiapan tim penyelamat, kelengkapan peralatan evakuasi, serta pemetaan jalur yang berisiko, bukan dengan membuka jalan yang berpotensi merusak kawasan hutan.
Kerusakan jalur pendakian Gunung Sibayak sebelumnya menjadi viral di media sosial. Dalam sejumlah video yang beredar, terlihat kondisi tanah yang hancur dan berlumpur, pohon-pohon yang ditebang, serta alat berat jenis ekskavator yang masuk hingga mendekati kawasan kawah.
Ajang bertajuk Sibayak Mountain Enduru, Offroad ke Puncak Gunung Sibayak tersebut diketahui berlangsung pada Minggu (15/11/2026). Kegiatan itu disebut diikuti sekitar 150 peserta dengan biaya pendaftaran Rp850.000 per orang.
Di sisi lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera Utara, Heri Wahyudi Marpaung, menyatakan pihaknya tidak mengetahui adanya penyelenggaraan balap motor trail di jalur pendakian tersebut.
“Tidak benar jalur itu dibuka untuk lomba motor trail. Mereka memasuki jalur yang tidak dibuat oleh panitia,” ujar Heri.
Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, juga membantah adanya keterkaitan antara program pembukaan jalur evakuasi dengan kegiatan balap motor trail.
Faisal menjelaskan, pembukaan jalur evakuasi sepanjang kurang lebih 940 meter dilakukan untuk mempermudah proses penyelamatan pendaki yang mengalami kondisi darurat, seperti hipotermia di kawasan puncak.
“Perpanjangan kami lakukan karena pekerjaan belum selesai dan kondisinya hujan,” jelas Faisal terkait perpanjangan penutupan jalur pendakian.
Ia menambahkan, jalur evakuasi tersebut nantinya direncanakan dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat hingga mendekati puncak gunung.
Faisal juga mengaku baru memperoleh informasi mengenai kegiatan balap motor trail setelah acara selesai. Menurut keterangan yang diterimanya, tidak seluruh peserta yang disebut berjumlah 150 orang masuk ke kawasan tersebut.
Sebelumnya, UPTD Tahura Bukit Barisan telah mengumumkan penutupan jalur pendakian Gunung Sibayak mulai 13 Oktober hingga 15 November 2026. Penutupan kemudian diperpanjang sampai 5 Desember 2026 dengan alasan pemulihan ekosistem dan pekerjaan yang belum selesai akibat kondisi cuaca.
Polemik kerusakan jalur pendakian ini pun memunculkan desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan kawasan Gunung Sibayak.
WALHI Sumut berharap penyelidikan dilakukan secara transparan sehingga seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sumber: Kompas.id

















