TRABASNEWS –Wacana mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi perhatian publik. Sejumlah nama tokoh nasional pun mencuat dan dinilai memiliki peluang untuk dipertimbangkan apabila terjadi kekosongan jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Sedikitnya delapan tokoh disebut masuk dalam analisis politik terkait kemungkinan pengganti Gibran. Nama-nama tersebut yakni Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sufmi Dasco Ahmad, Khofifah Indar Parawansa, Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, dan Mahfud MD.
Delapan nama itu diungkapkan oleh akademisi Universitas Trunojoyo Madura sekaligus Direktur Eksekutif The SAS Institute, Surokim Abdussalam.
Surokim menjelaskan bahwa nama-nama tersebut merupakan hasil pembacaan terhadap dinamika politik nasional, bukan daftar kandidat resmi yang telah ditetapkan untuk menggantikan Gibran.
“Nama-nama tersebut merupakan bagian dari analisis terhadap dinamika politik nasional. Namun, semuanya masih sebatas kemungkinan dan belum menjadi kandidat resmi pengganti wakil presiden,” demikian inti pandangan Surokim.
Menurutnya, penentuan sosok wakil presiden baru bukan hanya persoalan mencari figur yang memiliki popularitas atau pengalaman politik. Presiden Prabowo Subianto juga harus mempertimbangkan keseimbangan kekuatan partai politik, soliditas koalisi, serta kelancaran jalannya pemerintahan.
Puan, Khofifah, dan AHY Punya Pengalaman Pemerintahan
Dari delapan nama yang mencuat, Khofifah Indar Parawansa dinilai memiliki pengalaman panjang di pemerintahan. Selain pernah menjabat Menteri Sosial, Khofifah juga memiliki pengalaman memimpin Provinsi Jawa Timur serta jaringan sosial melalui Muslimat Nahdlatul Ulama.
Sementara itu, Puan Maharani memiliki pengalaman sebagai Ketua DPR RI dan pernah menduduki jabatan menteri. Pengalaman tersebut menjadi salah satu modal politik dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan parlemen.
Nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga masuk dalam perhitungan. Ketua Umum Partai Demokrat yang kini menjabat Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tersebut memiliki pengalaman dalam kepemimpinan partai sekaligus pemerintahan.
Selain ketiganya, Sri Sultan Hamengku Buwono X dinilai mempunyai kekuatan dari sisi legitimasi budaya dan pengalaman pemerintahan daerah.
Adapun Sufmi Dasco Ahmad memiliki pengalaman dalam komunikasi serta koordinasi politik di lingkungan pemerintahan, Gerindra, dan parlemen.
Muhaimin, Anies, dan Mahfud Juga Diperhitungkan
Tiga tokoh lainnya yang turut masuk dalam analisis tersebut adalah Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, dan Mahfud MD.
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memiliki kekuatan politik melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang memperoleh 68 kursi DPR RI pada Pemilu 2024.
Sementara Anies Baswedan dan Mahfud MD dinilai dapat menjadi figur yang membuka ruang komunikasi politik lebih luas, termasuk dengan kelompok di luar lingkaran utama pemerintahan.
Surokim menilai Presiden Prabowo perlu berhati-hati dalam mempertimbangkan setiap kemungkinan pergantian. Pasalnya, posisi wakil presiden memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pemerintahan.
“Presiden perlu mempertimbangkan keseimbangan koalisi dan memastikan tidak muncul dua pusat kekuasaan yang justru dapat mengganggu koordinasi pemerintahan,” demikian pandangan yang disampaikan dalam analisis tersebut.
Pergantian Wapres Harus Melalui Mekanisme Konstitusi
Di sisi lain, apabila benar terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, proses pengisiannya harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih melalui sidang paripurna paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan tersebut terjadi.
Sementara itu, isu kemungkinan pergantian Gibran berkembang di tengah polemik dokumen pendidikan serta pemberitaan mengenai penyampaian keinginan untuk mundur kepada Presiden Prabowo pada 10 November 2026.
Meski demikian, selama belum ada pengunduran diri yang sah dan diproses sesuai ketentuan konstitusi, Gibran tetap menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden RI.
Dengan demikian, delapan nama yang mencuat tersebut masih sebatas wacana dan analisis politik. Belum ada keputusan resmi mengenai siapa yang akan menggantikan Gibran apabila kekosongan jabatan wakil presiden benar-benar terjadi.
Berbagai sumber
