MEDAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan melakukan penggeledahan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi Medan terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) senilai Rp23,8 miliar.
Penggeledahan dilakukan oleh tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Medan pada Selasa (30/6/2026) di kantor RSUD Pirngadi yang berlokasi di Jalan Prof HM Yamin, Medan.
Kasi Intelijen Kejari Medan, Valentino Harry Manurung, mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti serta dokumen yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan dana BLUD.
“Tim melakukan penggeledahan untuk mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan dugaan korupsi dana BLUD, termasuk terkait piutang yang hingga kini belum terselesaikan,” ujar Valentino, Rabu (1/7/2026).
Ia menjelaskan, proses penggeledahan berlangsung sekitar satu jam. Dalam kegiatan tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting untuk kepentingan penyidikan lanjutan.
“Kurang lebih satu jam proses penggeledahan berlangsung, dan sejumlah dokumen telah diamankan. Selanjutnya, dokumen tersebut akan kami dalami bersama pemeriksaan saksi lanjutan,” katanya.
Berdasarkan hasil penyelidikan awal, nilai pagu anggaran BLUD yang menjadi objek pemeriksaan mencapai Rp23.813.175.108.
Anggaran tersebut terdiri dari belanja obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp10,8 miliar, serta utang yang nilainya mencapai Rp13 miliar lebih.
Valentino mengungkapkan, penyidik menemukan adanya indikasi pembayaran utang pada satu tahun anggaran menggunakan alokasi anggaran tahun berikutnya.
“Kami menemukan indikasi adanya pembayaran kewajiban lama menggunakan anggaran tahun berikutnya. Hal ini masih terus didalami untuk memastikan ada atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini sebagian utang yang menjadi objek penyelidikan disebut masih belum sepenuhnya dilunasi.
“Berbagai dokumen administrasi maupun transaksi keuangan juga telah disita untuk memastikan apakah terdapat kerugian negara dalam pengelolaan anggaran tersebut,” pungkas Valentino.
