TRABASNEWS – Dorongan dari publik agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak lebih tegas dalam mengusut dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menguat. Pengamat politik Saiful Huda Ems menilai KPK perlu memperluas penyelidikan dengan menggeledah kediaman Gubernur Sumut, Bobby Nasution.
Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (19/11/2025), Saiful berpendapat bahwa upaya penggeledahan penting dilakukan untuk memastikan penelusuran kasus tidak berhenti pada pejabat di level bawah. Ia mengingatkan bahwa Topan Ginting, pejabat yang telah terseret dalam kasus tersebut, kemungkinan bukan satu-satunya pihak yang mengetahui aliran dana proyek.
Saiful juga menyinggung pola penggeledahan KPK dalam kasus lain, seperti saat lembaga itu menggeledah rumah Hasto Kristiyanto dengan pengerahan tim besar. Menurutnya, langkah serupa dapat menunjukkan sikap tegas KPK dalam menghadapi pihak-pihak yang memiliki posisi politik kuat.
“Langkah itu akan memperlihatkan bahwa KPK tidak ragu memeriksa siapa pun, termasuk menantu Presiden Joko Widodo,” ujarnya.
Ia menambahkan, bila KPK tidak melakukan pemeriksaan di rumah Bobby, publik berpotensi menilai lembaga antirasuah tersebut enggan menyentuh tokoh-tokoh penting yang berada di lingkaran kekuasaan. Kondisi ini, kata Saiful, justru memunculkan dugaan bahwa penyidikan tidak berjalan optimal.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa Bobby adalah figur yang tidak tersentuh oleh penegakan hukum,” tegasnya.
Desakan tersebut semakin menambah tekanan kepada KPK untuk mempercepat pengusutan dugaan suap proyek jalan di lingkungan Pemprov Sumut. Kasus yang menjerat pejabat PUPR itu dinilai memiliki rantai keterlibatan yang lebih panjang dan membutuhkan pembuktian yang menyeluruh.
Sumber: GO Sumbar
