TRABASNEWS – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) angkat bicara menyikapi maraknya spekulasi dan tudingan di media sosial yang mengaitkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
PSI menilai narasi yang menyeret nama Jokowi dan kelompok yang disebut sebagai ‘Geng Solo’ dalam isu penyadapan tersebut berpotensi menjadi fitnah serta memicu perpecahan di tengah masyarakat.
Ketua DPP PSI, Dedek Prayudi, menyampaikan bahwa pihaknya merasa prihatin dengan munculnya berbagai tuduhan yang belum memiliki dasar hukum jelas.
Ia mengatakan, situasi tersebut semakin memprihatinkan karena Jokowi baru saja menghadapi tuduhan-tuduhan lain yang harus diselesaikan melalui jalur hukum.
“Jujur saja, dua hari terakhir saya sibuk mengawal Pak Jokowi di sidang, dan apa yang saya rasakan saat itu adalah Pak Jokowi sebegitunya membela haknya dari tuduhan atau fitnah-fitnah yang merajalela menyerang dirinya,” ujar Dedek Prayudi dalam dialog Kompas Petang yang disiarkan Kompas TV, Sabtu (7/11/2026).
Menurut Dedek, PSI terkejut ketika muncul kembali berbagai narasi di media sosial yang menghubungkan Jokowi hingga Wakil Presiden dengan dugaan penyadapan terhadap Prabowo.
Ia menegaskan, tuduhan semacam itu tidak seharusnya disebarluaskan tanpa adanya bukti dan kepastian hukum.
PSI Keberatan Nama Partai Dipelesetkan
Dedek juga menyoroti munculnya sejumlah unggahan di media sosial yang memelesetkan nama Partai Solidaritas Indonesia menjadi ‘Partai Sadap Indonesia’.
Menurutnya, penggunaan istilah tersebut merupakan bentuk serangan terhadap institusi partai yang dinilai tidak pantas.
“Bahkan PSI di berbagai forum media sosial diplesetkan namanya menjadi ‘Partai Sadap Indonesia’, dan bagi kami ini begitu kejam. Oleh karena itu, kami mendesak penegak hukum untuk mengusut ini,” tegasnya.
PSI pun meminta aparat penegak hukum dan lembaga terkait, termasuk Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), serta Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, agar memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan persoalan tersebut.
Dedek menyebut keterbukaan informasi sangat diperlukan untuk mencegah berkembangnya kabar yang belum terverifikasi.
“Kami mendukung pemerintah supaya membuka seterang-terangnya, baik itu dari aspek penegakan hukum, aspek politik, dan tentu saja mengawal informasi yang beredar,” katanya.
Minta Publik Tidak Terjebak Spekulasi
Lebih lanjut, Dedek mengingatkan bahwa hingga saat ini penyidik kepolisian belum menyampaikan secara resmi siapa saja pihak yang menjadi korban dalam dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Karena itu, ia meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi, terutama tuduhan yang mengaitkan nama tokoh tertentu tanpa disertai bukti.
“Penyidik belum pernah menyebutkan nama-nama siapa saja yang disadap, namun yang beredar di media sosial, podcast YouTube, bahkan sempat terucap oleh orang-orang bergelar profesor, dilibatkan langsung kepada Pak Jokowi,” ungkapnya.
Di tengah mencuatnya persoalan tersebut, PSI menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat menjalankan tugas secara optimal.
Dedek menilai stabilitas politik merupakan tanggung jawab bersama sehingga masyarakat diharapkan tidak memperkeruh keadaan melalui tuduhan yang belum terbukti.
“Stabilitas politik ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan PSI mendukung penuh Presiden Prabowo untuk menjalankan pemerintahan supaya berjalan baik,” tuturnya.
Ia berharap proses hukum dapat memberikan kejelasan sehingga berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik tidak terus menimbulkan kegaduhan.
Menurutnya, kepastian hukum menjadi hal penting untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sumber: Tribun
