TRABASNEWS— Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan penerapan sistem biometrik berupa sidik jari atau retina mata dalam pembelian LPG 3 kilogram. Usulan ini muncul sebagai upaya memastikan distribusi gas bersubsidi tepat sasaran.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai mekanisme distribusi LPG 3 kg saat ini masih belum efektif dalam menyasar masyarakat yang benar-benar berhak menerima subsidi.
“Caranya bukan sekadar pemerintah memiliki data terpusat, tetapi juga perlu dilakukan verifikasi berulang melalui sidik jari atau retina mata bagi masyarakat yang berhak mendapatkan LPG 3 kg,” ujar Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut penting agar subsidi tidak salah sasaran dan anggaran negara bisa digunakan lebih efisien.
Menurut Said, jumlah penerima LPG subsidi seharusnya lebih sedikit jika distribusi dilakukan secara tepat. Ia menyebut, dari alokasi yang ada saat ini sekitar 8,6 juta penerima, hanya sekitar 5,4 juta yang benar-benar layak menerima subsidi.
“Kalau tepat sasaran, tidak perlu menghambur-hamburkan anggaran. LPG 3 kg itu cukup untuk sekitar 5,4 juta penerima dari total yang selama ini dialokasikan,” jelasnya.
Usulan ini juga disampaikan sebagai respons terhadap wacana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai dapat membebani masyarakat kecil. Said secara tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana tersebut.
“Kalau subsidi BBM dikurangi, kami tidak setuju. Justru yang perlu dilakukan adalah memastikan subsidi LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak kenaikan harga energi global yang memengaruhi berbagai sektor. Namun, menurutnya, kondisi tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengurangi subsidi bagi masyarakat miskin.
“Kenapa yang untuk rakyat kecil justru diotak-atik? Kalau mau dibenahi, seharusnya yang nonsubsidi yang disesuaikan. Itu lebih masuk akal,” pungkasnya.
Sumber: CNN Indonesia
