TRABASNEWS – Desakan masyarakat agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka dan memverifikasi ijazah pendidikan mereka semakin mendapat perhatian publik. Sejumlah petisi yang beredar di platform digital bahkan telah mengumpulkan puluhan ribu tanda tangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Minggu (15/11/2026), salah satu petisi berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” yang digagas Farida Octavia telah memperoleh 17.244 tanda tangan.
Sementara itu, petisi lainnya bertajuk “Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR” mencatat dukungan lebih besar, yakni mencapai 41.719 tanda tangan.
Meningkatnya dukungan tersebut menunjukkan adanya dorongan dari sebagian masyarakat agar latar belakang pendidikan para wakil rakyat dapat diperiksa secara terbuka melalui mekanisme resmi.
Dalam petisi yang digagas Farida Octavia, masyarakat meminta seluruh anggota DPR RI bersedia membuka riwayat pendidikan dan menunjukkan keabsahan ijazah yang dimiliki, mulai dari tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi.
Petisi tersebut juga ditujukan kepada Pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi agar turut memfasilitasi proses verifikasi secara independen dan transparan.
Inisiator petisi menilai keterbukaan informasi pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab pejabat publik kepada masyarakat. Terlebih, anggota DPR memiliki kewenangan besar dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah.
Dalam keterangannya, pembuat petisi menyampaikan bahwa masyarakat berhak mengetahui keabsahan latar belakang akademis para wakil rakyat yang telah mendapatkan mandat melalui pemilihan umum.
“Sebagai wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara, integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis para anggota DPR RI merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh ditutupi dari publik,” demikian pernyataan dalam petisi tersebut.
Usulkan Sistem Verifikasi Melalui Situs Resmi DPR
Tidak hanya meminta anggota DPR memperlihatkan ijazah masing-masing, petisi lainnya juga mengusulkan adanya sistem verifikasi yang dapat diakses masyarakat secara langsung.
Salah satu usulannya adalah DPR RI menyediakan halaman khusus pada situs resmi lembaga yang berisi informasi riwayat pendidikan setiap anggota, termasuk keterangan mengenai status verifikasi dokumen akademis.
Inisiator petisi bahkan meminta agar mekanisme tersebut dapat direalisasikan paling lambat dalam waktu 60 hari kerja.
Dengan adanya sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai latar belakang pendidikan para legislator tanpa harus bergantung pada informasi yang belum terverifikasi.
“Transparansi ijazah anggota DPR perlu dibuka agar publik dapat melihat dengan jelas latar pendidikan wakilnya. Masyarakat berhak mengetahui bahwa informasi dasar tentang pendidikan para anggota dapat diverifikasi secara mudah dan resmi,” tulis pembuat petisi.
Meski demikian, keterbukaan informasi tersebut tetap diharapkan memperhatikan perlindungan data pribadi yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan publik.
Warganet Ramai Sebarkan Tautan Petisi
Dukungan terhadap tuntutan verifikasi ijazah anggota DPR juga terlihat melalui aktivitas warganet di media sosial.
Sejumlah pengguna media sosial membagikan tautan petisi dan mengajak masyarakat lainnya ikut memberikan dukungan.
Bahkan, beberapa warganet secara terbuka menyatakan keinginan untuk ikut menyebarluaskan petisi agar semakin banyak masyarakat mengetahui tuntutan tersebut.
“Petisi cek ijazah anggota DPR, siapa saja yang setuju? Ingat kedaulatan rakyat,” tulis salah seorang pengguna media sosial.
Komentar lainnya juga menunjukkan antusiasme warganet untuk berpartisipasi.
“Mana sudah ada belum petisi cek ijazah DPR?! Sini biar ku isi dan share sebanyak-banyaknya,” tulis pengguna lainnya.
Ramainya dukungan terhadap petisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan transparansi riwayat pendidikan pejabat publik menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian masyarakat.
Meski demikian, petisi daring merupakan bentuk aspirasi masyarakat dan belum dapat diartikan sebagai bukti adanya pelanggaran atau ketidakabsahan ijazah anggota DPR.
Publik kini menantikan bagaimana respons lembaga terkait terhadap tuntutan keterbukaan tersebut.
Sumber: Tribun





















