TRABASNEWS – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Maruarar Sirait, akhirnya angkat bicara setelah program 3 juta rumah mendapat sorotan dari Presiden Prabowo Subianto.
Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan strategi berbasis data untuk memastikan program tersebut berjalan tepat sasaran dan tidak meleset seperti kebijakan sebelumnya.
“Strategi kami adalah menggunakan data yang presisi agar program ini benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,” ujar Maruarar.
Ia menjelaskan, selama ini kebijakan perumahan kerap tidak optimal karena mengandalkan data makro yang kurang akurat. Untuk itu, kementeriannya menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) melalui sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan pendekatan by name by address.
“Dengan sistem ini, pemerintah bisa mengetahui secara detail siapa yang membutuhkan rumah, di mana mereka tinggal, hingga kemampuan finansialnya,” katanya.
Dalam upaya mempermudah akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Maruarar juga memaparkan tiga skema utama yang disiapkan pemerintah.
“Pertama, tenor kredit hingga 30 tahun agar cicilan lebih ringan. Kedua, bunga flat 6 persen supaya tetap terjangkau. Ketiga, adanya grace period, sehingga masyarakat baru mulai mencicil setelah rumah siap huni,” jelasnya.
Menurutnya, skema grace period sangat penting karena banyak masyarakat yang selama ini kesulitan membayar sewa tempat tinggal sekaligus mencicil rumah inden.
Selain itu, pemerintah juga berupaya menekan harga rumah dengan memanfaatkan berbagai sumber lahan, termasuk hibah dari pihak swasta hingga aset hasil sitaan kasus korupsi.
“Kami juga melakukan konsolidasi lahan, termasuk memanfaatkan tanah rampasan dari Kejaksaan Agung dan KPK agar harga rumah bisa ditekan,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengakui tantangan besar masih ada, terutama dalam hal koordinasi dengan ratusan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah, terutama dalam perizinan dan kebijakan pajak. Tanpa itu, target 3 juta rumah akan sulit tercapai,” tegas Maruarar.
Sumber: Tribun
