TRABASNEWS – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum mengetuk palu pengesahan, Puan terlebih dahulu meminta persetujuan seluruh anggota Dewan yang hadir.
“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” ujar Puan.
Pertanyaan tersebut langsung dijawab serentak oleh anggota DPR yang hadir.
“Setuju,” jawab para anggota Dewan.
Setelah mendapat persetujuan, Puan kemudian mengetuk palu sebagai tanda resmi disahkannya RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut disambut tepuk tangan peserta rapat.
“Terima kasih, alhamdulillah,” ucap Puan.
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pembahasan RUU tersebut telah melalui pengambilan keputusan tingkat I di Komisi III DPR RI pada Rabu (18/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam laporannya menyampaikan bahwa Panitia Kerja (Panja) Komisi III telah membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM bersifat redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM merupakan substansi baru.
Atur Perampasan Aset hingga Perlindungan Korban
Undang-undang Perampasan Aset mengatur sejumlah ketentuan penting terkait upaya penegakan hukum dan pemulihan aset hasil tindak pidana.
Salah satu cakupannya adalah perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta kejahatan lainnya, termasuk penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi.
Pengaturan tersebut juga mencakup kasus investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang menimbulkan banyak korban.
Terdapat 10 poin utama dalam aturan tersebut, yakni prinsip dan asas hukum perampasan aset, ruang lingkup tindak pidana, jenis serta kriteria aset yang dapat dirampas, hingga penegasan bahwa pelaku tetap dapat dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, undang-undang ini mengatur mekanisme hukum perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, hingga pemeriksaan dan putusan pengadilan.
Perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki iktikad baik juga menjadi bagian penting dalam pengaturan tersebut.
Tidak hanya berorientasi pada penindakan, aturan ini turut memberikan perhatian terhadap pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat.
Pengelolaan aset hasil tindak pidana juga akan dilakukan oleh badan yang berkompeten dengan mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan hingga penjualan dan pengembalian aset.
Di sisi lain, mekanisme pengawasan oleh badan independen serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum turut diatur.
Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi juga menjadi salah satu poin penting guna mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset.
Dengan disahkannya undang-undang ini, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memiliki landasan hukum dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban dan masyarakat.
Sumber: Kompas


















