TRABASNEWS – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyoroti rencana pemekaran Kabupaten Batu Bara menjadi provinsi baru bernama Sumatera Timur. Hal itu disampaikannya secara langsung di hadapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Medan, Rabu (22/4/2026).
Dalam sambutannya, Bobby mengaku telah mendengar adanya keinginan dari Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian untuk mendorong pembentukan provinsi baru. Ia pun menyinggung hal tersebut secara terbuka.
“Mohon izin Pak Mendagri, Pak Bupati Batu Bara ini katanya ingin mekar menjadi Provinsi Sumatera Timur,” ujarnya.
Bobby menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini tengah merancang pengembangan kawasan industri terpadu di Batu Bara, termasuk kerja sama dengan perusahaan kawasan industri dan dukungan investasi. Namun, rencana itu berpotensi terganggu jika fokus daerah bergeser ke pemekaran.
“Saat ini Batu Bara kami dorong menjadi kawasan industri sekaligus pengembangan pertanian, termasuk komoditas cabai. Kalau daerah ini dimekarkan, tentu rencana tersebut bisa tidak berjalan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemekaran wilayah tidak bisa hanya dilihat sebagai upaya memperluas daerah administratif. Menurutnya, ada konsekuensi besar yang harus diperhitungkan, termasuk kemungkinan penggabungan wilayah jika dinilai tidak layak.
“Ketika moratorium pemekaran dibuka, bukan hanya pemekaran yang dibahas, tapi juga penggabungan. Jangan tabu membicarakan itu,” tegas Bobby.
Selain itu, Bobby mengingatkan agar rencana pemekaran tidak justru berdampak negatif bagi daerah. Ia bahkan mengingatkan kemungkinan terburuk jika tidak dipersiapkan dengan matang.
“Hati-hati, jangan sampai bukan berkembang, malah berkurang. Bisa saja nanti justru digabung dengan daerah lain,” ujarnya.
Dari sisi keuangan, Bobby menilai kesiapan anggaran menjadi faktor krusial. Ia menekankan bahwa menjadi provinsi berarti harus siap menanggung beban kewenangan yang lebih besar.
“Kalau mau jadi provinsi, harus siap dengan segala kewenangannya. Jangan sampai nanti beban provinsi malah ditanggung oleh APBD kabupaten,” katanya.
Meski disampaikan dengan nada santai, Bobby menegaskan bahwa pernyataannya mengandung pesan serius agar rencana pemekaran dikaji secara matang dan tidak hanya didorong oleh kepentingan politik semata.
Sumber: Tribun Medan
